Tuntaskan Reformasi! Sekarang!

Beberapa waktu lalu, Didit, anak saya bertanya, “Pa. Nanya, dong. Buat PKN. Apa sih tuntutan mahasiswa waktu Reformasi 1998?”

Saya terdiam sejenak.  Tidak pernah terbayang oleh saya, pertanyaan semacam itu akan masuk ke pelajaran “Pendidikan Kewarganegaraan”  – pengganti “Pendidikan Moral Pancasila” yang digunakan Orde Baru untuk mendoktrin anak-anak sekolah selama tiga dasawarsa.

Enggan mengingat-ingat “6 tuntutan reformasi” yang terlalu formil, saya memilih menjawab pertanyaan Didit dengan versi saya sendiri, “Mahasiswa saat itu menuntut demokrasi, anti-KKN, dan penghapusan militerisme”. Didit tampaknya puas dengan jawaban itu.

Jawaban saya sebetulnya juga tidak jauh-jauh amat dari “6 tuntutan reformasi”. “Penghapusan militerisme” sama saja dengan “Pencabutan Dwi Fungsi ABRI”. Meski “demokrasi” tidak dicantumkan dalam “6 tuntutan reformasi”, sejatinya itu yang dulu kami tuntut. Jadi, yang mau menyalahkan jawaban itu harus berani debat panjang dengan saya.

Namun pertanyaan sederhana tadi membuat saya merenung. Tak terasa, aksi reformasi 1998 sudah lewat 16 tahun. Dua tahun lagi, anak-anak yang dilahirkan setelah tumbangnya Orde Baru sudah akan menduduki bangku kuliah.

Kalau saya sampaikan ini ke kawan-kawan saya, pasti akan muncul celetukan, “itu berarti elo udah tua”. Dan celetukan semacam itu itu pasti akan saya beri jawaban standar. “Ah, masak? Gue kan baru 24 tahun. He he he..” Tapi terus terang saja, saya tidak pernah merasa berubah dari era pergolakan politik 1998-1999. Jadi, jawaban itu jujur dari hati yang terdalam.

Tapi mungkin karena sudah hampir satu generasi lewat, banyak yang sudah lupa dengan  kehidupan di masa Orde Baru – atau bahkan memang tidak tahu sama sekali. Sarjana yang baru lulus sekarang, rata-rata baru akan masuk SD saat Soeharto “menyataken berhenti sebagai presden Reblik Endonesya”. Jadi wajar saja kalau dongengan “Penak Jamanku, to?” lumayan laku di mana-mana.

Padahal cukup pakai logika dan tidak perlu mengalami kekejaman Orde Baru untuk tahu kalau era itu tidak lebih baik dari sekarang. Fokus ke dua hal saja. Pertama, coba lihat pendapatan per kapita kita saat ini yang di kisaran 4 ribu dolar Amerika Serikat. Di masa jaya Orde Baru sebelum krisis, pendapatan per kapita kita baru saja menembus seribu dolar. Saat krisis moneter melanda di  1997, pendapatan per kapita kita anjlok lagi jadi 300-400 dolar.

Yang kedua, saat ini kita menikmati kebebasan politik yang bahkan belum dinikmati oleh warga Asia Tenggara lainnya – di luar Thailand dan Filipina. Mau kembali ke era yang kalau salah ngomong bakal ilang atau jadi tahanan politik? Siap-siap saja mendirikan puluhan ribu kamp konsentrasi untuk puluhan juta pengguna media sosial yang sekarang bebas asal njeplak dan ngamuk-ngamuk kalau dituntut karena melanggar hukum.

Jadi anggapan era Orde Baru lebih baik dari sekarang bukan saja bodoh, tapi tidak didukung logika dan akal sehat.

Namun harus diakui, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh era reformasi. Demokrasi kita yang dibangga-banggakan sebagai “nomor tiga di dunia” masih belum matang. Korupsi masih marak, dan meski tidak sekuat dulu, akar militerisme masih belum tercerabut dari ibu pertiwi.

Karena kita sudah sepakat menggunakan jalan demokrasi, pekerjaan-pekerjaan rumah tadi hanya bisa diselesaikan lewat Pemilu. Artinya peluang melakukan perubahan hanya terjadi lima tahun sekali.

Tiga kali kita mengadakan Pemilu usai tumbangnya Orde Baru. Di Pemilu 1999 saya memutuskan untuk memberikan suara pada Partai Rakyat Demokratik (PRD) – yang tidak pernah berhasil punya kursi di parlemen. Di 2004 dan 2009, saya tidak melihat ada peluang melakukan perubahan. Semua partai dan calon presiden saat itu tidak layak untuk dipilih, sehingga menjadi golput merupakan pilihan paling logis.

Sampai dua tahun silam, saya masih enggan mendukung politisi atau partai politik.  Seluruh partai politik dikuasai elit-elit yang mengejar kekuasaan belaka tanpa peduli urusan rakyat. Dan elit yang berkuasa ya cuma itu-itu saja alias 4L: loe lagi loe lagi. Bahkan sampai beberapa waktu silam, elit-elit politik yang punya peluang jadi presiden setidaknya harus pensiunan jenderal atau “berdarah biru”.

Lihat saja Soeharto yang jenderal, Habibie yang kesayangan Soeharto, Gus Dur yang cucu pendiri NU, Megawati yang anak Soekarno, dan SBY yang jenderal dan sekaligus menantu Jenderal Sarwo Edi. Orang biasa jadi presiden cuma mimpi, dan cita-cita menjadi presiden hanya ada di lagu “Susan”-nya Ria Enes. Saya salah satu pengagum Gus Dur dan selalu merasa Bangsa Indonesia beruntung pernah punya pemimpin seperti dia. Tapi tetap saja, Gus Dur salah satu elit “berdarah biru”.

Namun perubahan tampaknya memang perlu waktu yang tepat. Dalam waktu satu tahun terakhir muncul nama Jokowi di bursa capres Indonesia.  Jokowi bukan jenderal dan tidak “berdarah biru”. Meski tidak melalui pola lazim di perpolitikan Indonesia, elektabilitas Jokowi terus menanjak mengalahkan capres-capres lainnya.

Tentu saja peningkatan elektabilitas Jokowi tak lepas dari rekam jejaknya yang baik dan semakin terekspos saat berhasil meraih posisi nomor satu di DKI Jakarta.  Sebagai orang nomor satu di etalase Indonesia, program-programnya yang pro-rakyat, aksi kerjanya yang nyata, perilakunya yang anti-korupsi, dan sifatnya yang rendah hati memikat hari rakyat di seluruh Indonesia.

Dan satu perkembangan yang sangat menarik terjadi di PDI Perjuangan . Partai yang selama ini dikenal sebagai penegak Dinasti Soekarno, ternyata mau mencalonkan Jokowi yang sama sekali tidak punya hubungan darah dengan sang pendiri republik itu. Meski harus diakui Jokowi adalah Soekarnois tulen – sejenis Soekarno minus sifat flamboyan dan orasinya yang berapi-api – sebetulnya  tidak masuk akal PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Apalagi Megawati – ketua umum PDI Perjuangan dan putri sulung Soekarno – sudah diberi hak menentukan capres PDI Perjuangan.

Nyatanya menjelang Kampanye Pemilu Legislatif, Mega mendengarkan suara akar rumput dan legawa memberikan tiket pecapresannya kepada Jokowi. Kerelaan ini seketika menghapuskan kekecewaan saya pada era kepemimpinannya sebagai presiden di 2001-2004.

Walaupun sudah rela menyerahkan tongkat estafet ke Jokowi yang mewakili angkatan baru, toh tindakanMega ini tetap dicibir oleh sebagian orang. Bahkan ada yang menuduh Jokowi sebagai boneka Mega belaka. Serba salah, memang.  Kalau maju mencalonkan diri sendiri, Mega akan dituduh tidak tahu diri. Mendengarkan suara rakyat untuk mencapreskan Jokowi, masih salah juga. Mirip kisah klasih ayah, anak, dan keledainya. Jadi ya sudahlah, anggap saja bagian dari proses pendewasaan demokrasi.

Jika Jokowi berhasil menjadi presiden, sebagian besarperkerjaan rumah reformasi akan terselesaikan.

Pertama, tentang demokrasi. Ini pertama kalinya sejak Soekarno, seorang rakyat biasa bisa naik menjadi presiden. Artinya, semua orang Indonesia – tak peduli asal-usulnya – dapat naik menjadi orang nomor satu di republik ini jika berprestasi. Inilah indahnya demokrasi yang diidam-idamkan oleh Reformasi 1998.

Kedua, soal penghapusan militerisme. Meski masalah bisnis militer belum tuntas dan anggota TNI masih belum bisa dituntut di pengadilan umum, naiknya Jokowi akan menjadi simbol supremasi sipil. Kekalahan lawan-lawan politiknya yang berasal dari militer akan membuktikan kalau rakyat kita tidak lagi mengagung-agungkan tentara seperti di masa silam.

Saya akan sedikit kecewa kalau PDI Perjuangan memasangkan Jokowi dengan cawapres dari kalangan militer. Tapi kalaupun itu terjadi, tetap saja pucuk pimpinan negara ini akan dipegang oleh kalangan sipil. Jadi ya sudah, aku ra popo.

Ketiga, soal anti-KKN. Rekam jajak Jokowi selama ini sangat bersih. Bukan sekedar tidak korupsi, Jokowi memilih tidak menggunakan fasilitas yang berlebihan selama menjabat walikota di Solo dan gubernur di DKI Jakarta.

Yang keempat dan paling penting, program-program Jokowi selama ini selalu pro-rakyat: layanan kesehatan dan pendidikan gratis, pemberdayaan sektor informal, hingga penataan kota tanpa penggusuran. Ini saatnya rakyat kecil menikmati demokrasi yang semakin matang.

Karena itu, di Pemilu 2014 ini saya memutuskan untuk berhenti golput dan secara terbuka mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Agar konsisten, saya juga mendukung PDI Perjuangan di Pemilu legislatif hari ini. Alasannya sederhana. Pertama, PDI Perjuangan memerlukan kursi parlemen yang cukup agar dapat mencalonkan Jokowi tanpa harus berkoalisi. Jika PDI Perjuangan mampu meraih mayoritas sederhana di parlemen, program-program pro-rakyat Jokowi juga akan berjalan dengan lebih lancar tanpa dijegal partai-partai anti-perubahan.

Tentu saja saya tidak menyarankan untuk membeli kucing dalam karung. Apabila Anda melihat ada caleg yang lebih baik dari partai lain, jangan ragu-ragu untuk memilihnya. Tapi jika tidak, lebih baik Anda berikan suara Anda ke partai Jokowi.

Saya berharap Jokowi  terpilih jadi presiden, dan reformasi yang kita mulai sejak 1998 dapat segera dituntaskan. Lima tahun lagi reformasi sudah berumur 21 tahun. Terlalu lama.

Tuntaskan sekarang! Tahun ini juga!

Jokowi-Ahok, Standar Baru Pemimpin Indonesia

Jakarta BaruIni tulisan kedua saya tentang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jowoki dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau tulisan pertama dibuat menjelang pemilihan gubernur putaran satu, tulisan kedua ini juga saya selesaikan dua hari menjelang pemilihan gubernur putaran dua, 20 September 2012.

Jadi kalau ada yang menuduh saya membuat tulisan ini untuk mendukung pasangan tersebut, ya sah-sah saja. Memang saya sangat mendukung mereka, kok. Alasan mengapa awalnya saya mendukung mereka bisa dilihat di tulisan saya sebelumnya, “Mengapa Saya Mendukung Jokowi-Ahok?

Tadinya tulisan kedua ini akan saya beri judul “Mengapa Harus Jokowi-Ahok?”. Tapi karena judulnya sangat mirip dengan tulisan pertama, saya ganti untuk menghindari dibilang nggak kreatif. Walaupun sebenarnya ya biarin saja, wong dimuatnya ya di blog saya sendiri. He he he.. :-D

Baca lebih lanjut

Mengapa Saya Menolak Timur Pradopo?

Pada 19 Oktober 2010, DPR akhirnya menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Beritanya terpinggirkan, atau memang sengaja dipinggirkan, oleh hiruk-pikuk pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.

Tulisan ini sebenarnya ingin saya buat pekan silam, usai Timur menjalani fit and proper test di DPR. Namun baru sekarang saya bisa menulisnya. Better late than never, kata orang Inggris. Jadi, sementara orang lain sudah pindah ke isu satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, perkenankan saya masih berkutat pada soal usang ini. Baca lebih lanjut

Berbohong tentang Subsidi

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah berteriak-teriak tentang penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melonjak empat kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Karena itu, pemerintah akan berusaha mengurangi penggunaan “BBM bersubsidi”. Artinya, masyarakat tidak bisa seenaknya lagi membeli Premium dan Solar yang sebetulnya juga sudah tidak murah lagi.

Media massa kemudian memperkuat teriakan-teriakan ini. Selama beberapa waktu, pemberitaan dan wacana pembatasan penggunaan “BBM bersubsidi” memenuhi media cetak, online, dan elektronik.

Namun, benarkah BBM saat ini masih disubsidi? Selama bertahun-tahun, ekonom senior, Doktor Kwik Kian Gie, mati-matian berusaha menjelaskan bahwa paradigma subsidi yang digunakan pemerintah saat ini terlalu berdasarkan pemikiran pasar bebas. Dalam pola pikir pemerintah sekarang, Premium dan Solar adalah “BBM bersubsidi” karena dijual di bawah harga pasar dunia. Baca lebih lanjut

Citra Tertindas Calon Presiden

Dalam usia demokrasinya yang masih muda, Indonesia telah menciptakan sejumlah perubahan signifikan. Tiga belas tahun silam mungkin tidak pernah terbayangkan rakyat Indonesia dapat memilih presidennya secara langsung. Semasa Orde Baru berkuasa, dalam Pemilu rakyat hanya diperbolehkan memilih tiga gambar yang menyimbolkan dua partai politik dan satu golongan karya. Prosentase hasil pilihan itu akan mendudukkan 400 orang di kursi parlemen. Rakyat tidak tahu siapa yang akan didudukkan di 400 kursi itu. Kemudian, presiden berkuasa akan menunjuk 100 orang untuk mewakili militer dan kepolisian. 500 orang inilah yang disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian presiden berkuasa akan menunjuk lagi 500 orang sebagai wakil utusan golongan dan utusan daerah. Ditambah dengan 500 orang anggota DPR tadi, mereka disebut sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seribu orang anggota MPR inilah yang kemudian berhak memilih presiden untuk masa jabatan selanjutnya.

Enam puluh persen anggota MPR ditunjuk oleh presiden yang berkuasa. Hanya 40 persen sisanya yang dipilih melalui Pemilu. Itupun bukan pemilu yang jujur dan adil. Jadi maklum saja kalau seorang presiden bisa terus-menerus terpilih kembali sampai tujuh kali. Baca lebih lanjut

Mencabut Akar-akar Orba

Catatan penulis: Tulisan ini dibuat atas permintaan kawan-kawan “kiri” sebagai bahan diskusi. Siapapun boleh turut berdiskusi di sini sejauh melakukannya dengan pikiran terbuka dan menggunakan argumentasi logis. Bagi saudara-saudaraku yang masih mengidap komunisto-phobi atau merasa militer selayaknya ditinggikan lebih dari sipil, saya meminta untuk tidak melakukan provokasi di sini. Terima kasih.

Orde Baru – perkenankan saya menyebutnya sebagai Orde Babi, disingkat Orba, untuk menggambarkan kerakusan dan kekotoran rezim militer-fasis tersebut – seolah-olah telah tumbang dengan Soeharto “menyatakan berhenti sebagai presiden Reblik Endonesya”pada 21 Mei 1998. Soeharto yang sudah renta tak lagi mampu membendung gerakan mahasiswa yang mendapat dukungan rakyat secara penuh saat itu. Berhenti merupakan opsi terbaik. Gerakan pun terpecah dan hingga ajal menjemput, Soeharto tidak pernah mempertanggungjawabkan semua kejahatannya, meski tidak lagi menjabat presiden. Baca lebih lanjut