Kembali ke Orba? Amit-amit!

Ojo percoyo.. :-D

Ojo percoyo, yo.. Babar blas ora penak! :-D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piye kabare? Enak jamanku, to?

Beberapa tahun terakhir, kalimat yang seolah-olah diucapkan oleh almarhum Soeharto ini menjadi idiom yang sangat populer. Digabung dengan gambar si mantan presiden yang seolah-olah tengah menyapa, kalimat ini banyak muncul di bak belakang truk, stiker, hingga kaos yang dijual di banyak kota di Indonesia. Konon, kaos bergambar Soeharto ini menjadi best seller kedua setelah kaos Jokowi. Baca lebih lanjut

Sipil

Polisi saat masih berada di bawah ABRI melakukan represi pada mahasiswa selama Reformasi 1998.

Polisi saat masih berada di bawah ABRI melakukan represi pada mahasiswa selama Reformasi 1998.

Sewaktu kecil, makna “sipil” yang saya pahami artinya gampang atau tidak penting. “Kamu bisa ngerjain itu, nggak?” “Ah, sipil!” Itu artinya, “gampang lah, cuma kayak gitu aja kok”.

Tentu saja waktu itu saya tidak memahami alasan “sipil” dianggap gampang dan tidak penting sama sekali. Baru saat mahasiswa saya memahami ada konteks politik di balik pemaknaan ini. Baca lebih lanjut

Tuntaskan Reformasi! Sekarang!

Beberapa waktu lalu, Didit, anak saya bertanya, “Pa. Nanya, dong. Buat PKN. Apa sih tuntutan mahasiswa waktu Reformasi 1998?”

Saya terdiam sejenak.  Tidak pernah terbayang oleh saya, pertanyaan semacam itu akan masuk ke pelajaran “Pendidikan Kewarganegaraan”  – pengganti “Pendidikan Moral Pancasila” yang digunakan Orde Baru untuk mendoktrin anak-anak sekolah selama tiga dasawarsa. Baca lebih lanjut

Jokowi-Ahok, Standar Baru Pemimpin Indonesia

Jakarta BaruIni tulisan kedua saya tentang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jowoki dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau tulisan pertama dibuat menjelang pemilihan gubernur putaran satu, tulisan kedua ini juga saya selesaikan dua hari menjelang pemilihan gubernur putaran dua, 20 September 2012.

Jadi kalau ada yang menuduh saya membuat tulisan ini untuk mendukung pasangan tersebut, ya sah-sah saja. Memang saya sangat mendukung mereka, kok. Alasan mengapa awalnya saya mendukung mereka bisa dilihat di tulisan saya sebelumnya, “Mengapa Saya Mendukung Jokowi-Ahok?

Tadinya tulisan kedua ini akan saya beri judul “Mengapa Harus Jokowi-Ahok?”. Tapi karena judulnya sangat mirip dengan tulisan pertama, saya ganti untuk menghindari dibilang nggak kreatif. Walaupun sebenarnya ya biarin saja, wong dimuatnya ya di blog saya sendiri. He he he.. :-D

Baca lebih lanjut

Mengapa Saya Menolak Timur Pradopo?

Pada 19 Oktober 2010, DPR akhirnya menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Beritanya terpinggirkan, atau memang sengaja dipinggirkan, oleh hiruk-pikuk pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.

Tulisan ini sebenarnya ingin saya buat pekan silam, usai Timur menjalani fit and proper test di DPR. Namun baru sekarang saya bisa menulisnya. Better late than never, kata orang Inggris. Jadi, sementara orang lain sudah pindah ke isu satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, perkenankan saya masih berkutat pada soal usang ini. Baca lebih lanjut

Berbohong tentang Subsidi

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah berteriak-teriak tentang penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melonjak empat kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Karena itu, pemerintah akan berusaha mengurangi penggunaan “BBM bersubsidi”. Artinya, masyarakat tidak bisa seenaknya lagi membeli Premium dan Solar yang sebetulnya juga sudah tidak murah lagi.

Media massa kemudian memperkuat teriakan-teriakan ini. Selama beberapa waktu, pemberitaan dan wacana pembatasan penggunaan “BBM bersubsidi” memenuhi media cetak, online, dan elektronik.

Namun, benarkah BBM saat ini masih disubsidi? Selama bertahun-tahun, ekonom senior, Doktor Kwik Kian Gie, mati-matian berusaha menjelaskan bahwa paradigma subsidi yang digunakan pemerintah saat ini terlalu berdasarkan pemikiran pasar bebas. Dalam pola pikir pemerintah sekarang, Premium dan Solar adalah “BBM bersubsidi” karena dijual di bawah harga pasar dunia. Baca lebih lanjut

Citra Tertindas Calon Presiden

Dalam usia demokrasinya yang masih muda, Indonesia telah menciptakan sejumlah perubahan signifikan. Tiga belas tahun silam mungkin tidak pernah terbayangkan rakyat Indonesia dapat memilih presidennya secara langsung. Semasa Orde Baru berkuasa, dalam Pemilu rakyat hanya diperbolehkan memilih tiga gambar yang menyimbolkan dua partai politik dan satu golongan karya. Prosentase hasil pilihan itu akan mendudukkan 400 orang di kursi parlemen. Rakyat tidak tahu siapa yang akan didudukkan di 400 kursi itu. Kemudian, presiden berkuasa akan menunjuk 100 orang untuk mewakili militer dan kepolisian. 500 orang inilah yang disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian presiden berkuasa akan menunjuk lagi 500 orang sebagai wakil utusan golongan dan utusan daerah. Ditambah dengan 500 orang anggota DPR tadi, mereka disebut sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seribu orang anggota MPR inilah yang kemudian berhak memilih presiden untuk masa jabatan selanjutnya.

Enam puluh persen anggota MPR ditunjuk oleh presiden yang berkuasa. Hanya 40 persen sisanya yang dipilih melalui Pemilu. Itupun bukan pemilu yang jujur dan adil. Jadi maklum saja kalau seorang presiden bisa terus-menerus terpilih kembali sampai tujuh kali. Baca lebih lanjut