Saya pertama kali mendengar gagasan tentang domain khusus desa sekitar satu tahun lalu. Selesai sebuah rapat Badan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) di akhir April 2012, Ketua Umum PANDI, Andi Budimansyah, menunjukkan sebuah email kepada saya.

“Ini ada usulan SLD baru untuk desa,” ujar Andi sambil menunjuk layar Macbook Pro-nya. “Wah, biz.id sama my.id aja belum beres, pak,” jawab saya ogah-ogahan.

Harap dimaklumi keengganan saya setahun lalu itu. 2012 merupakan tahun awal “revolusi” buat PANDI. Di bulan Februari, bertepatan dengan Hari Valentine, untuk pertama kali kami menggelar Diskusi Umum Terbuka (DUT) untuk menampung masukan publik tentang pengelolaan nama domain ID.

Di 2012 kami juga mengubah pola pengelolaan nama domain dari model Single Point Registry System (SPRS) menjadi Shared Registry System (SRS). Inti perubahan ini  adalah mengganti pola pendaftaran yang tadinya terpusat ke PANDI menjadi terbagi ke beberapa registrar. Artinya kami saat itu masih punya PR untuk mencari perusahaan-perusahaan yang layak dijadikan registrar dan sebagainya dan sebagainya. Fiuh!

Belum lagi rencana dua domain baru biz.id dan my.id tadi. Setelah belasan tahun .ID  tanpa domain baru, dan “si bungsu” web.id sudah seusia anak SMP, akhirnya diputuskan untuk melahirkan biz.id untuk UMKM dan my.id untuk personal.

Jadi, usulan second level domain (SLD) alias Domain Tingkat Dua (DTD) baru selain biz.id dan my.id bukan sesuatu yang ingin saya bahas saat itu.

Tapi bukan Andi Budimansyah namanya, kalau tidak menyampaikan usulan pengembangan domain .ID dengan antusias.  Dia berusaha meyakinkan kalau usulan itu menarik. “Kan bagus kalau nanti semua institusi punya domain sendiri. Kita bikin desa.id, hotel.id, toko.id, bank.id,” ujarnya.  Itu pertama kali saya mendengar istilah “desa.id”.

Setelah saya baca, sebetulnya tidak ada istilah “desa.id” dalam usulan yang disampaikan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN). Di lampiran email disebutkan, “kami berharap agar PANDI berkenan untuk memberikan Nama Second Level Domain.ID untuk dapat digunakan oleh pemerintah desa. Semisal des [dot] id atau ds [dot] id”. Usulan ini disampaikan karena desa sebagai satuan pemerintahan terkecil tidak diperbolehkan menggunakan domain pemerintah “go.id”.

Kami akhirnya memutuskan menyimpan usulan itu untuk dibahas pada Diskusi Umum Terbuka selanjutnya – yang saat itu masih belum jelas kapan.

—

Akhir Juni 2012, saya diundang ke acara “Juguran Blogger Banyumas”.  Sejak menjadi Ketua PANDI yang membidangi sosialisasi dan promosi, saya memang berusaha dekat dengan komunitas-komunitas pengguna internet Indonesia. Blogger adalah kelompok yang saya anggap sesuai, karena di beberapa daerah mereka memiliki komunitas yang cukup solid dan rutin melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui internet.

Tentu saja ada kelompok blogger yang membuat kegiatan sekedar untuk kumpul-kumpul tanpa dampak apapun terhadap masyarakat atau membuat program-program aneh. Tapi tak perlu dibahas. Yang jelas banyak komunitas blogger yang memiliki kegiatan bermanfaat.

Beruntung saya mengenal Blontank Poer, rekan sesama wartawan waktu di detikcom dulu. Blontank yang sejak dulu bermukim di Solo ini dianggap sesepuh oleh banyak komunitas blogger di Indonesia. Bukan saja karena usianya yang memang sudah cukup sepuh, tapi terutama karena usaha-usahanya untuk memperkuat komunitas blogger di banyak kota.

Nah, dari pria yang bernama asli Purwaka inilah saya mendapat jaringan komunitas blogger di banyak kota di Indonesia. Salah satunya dengan komunitas Blogger Banyumas.

Sebetulnya saya agak malu juga harus dibantu Blontank untuk membangun jaringan dengan Blogger Banyumas. Saya yang lahir dan dibesarkan di Banyumas harus dibantu orang Solo untuk berkenalan dengan komunitas Blogger Banyumas? Waduh! Tapi, ya sudahlah. Gitu aja kok dipikirin.

Singkat kata, saya hadir di acara “Juguran Blogger Banyumas” pada 30 Juni 2012. Begitu tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, saya langsung “diculik” ke lokasi acara di Gedung Serbaguna Desa Kedungbanteng. Desa ini terletak di barat-laut Purwokerto, kota asal saya.

Setelah mencomot beberapa lembar mendoan dan permisi ke kamar kecil, saya langsung duduk di meja pembicara.  Selain saya, ada beberapa pembicara lain. Di situ juga ada Kepala Desa Pancasan, Achmad Munawar dan Kepala Desa Melung, Agung  Budi Satrio.

Melung? Melung? Oh… Melung. Desa di dekat Baturraden. Waktu SMP di akhir 1980-an saya pernah melewati desa itu untuk hiking Pramuka ke Baturraden lewat “gorong-gorong” – saluran pipa besar yang digunakan untuk menyalurkan air ke PLTA Ketenger. Jalur di kiri-kanan pipa ini merupakan jalan tembus ke “pintu belakang” Baturraden melalui hutan.

Kesan pertama yang saya tangkap dari seorang Budi Satrio berbeda dengan figur  seorang kepala desa di wilayah sekitar Purwokerto semasa saya kecil dulu. Yang jelas cara bicaranya menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan wawasan yang luas – tanpa harus kehilangan sikap akrab dan setara ala Banyumas. Kesan pertama saya terbukti tidak salah karena pada pertemuan berikutnya saya melihat lurah ini mampu mengimbangi  Imam Prasodjo – doktor sosiologi UI yang kebetulan juga asal Purwokerto itu – saat tampil bersamaan dalam sebuah diskusi.

Saat diskusi usai pemaparan di acara “Juguran Blogger Banyumas”, Budi mengajukan pertanyaan kepada saya. “Kenapa desa tidak boleh menggunakan domain go.id? Padahal sebagai bagian dari pemerintahan, desa seharusnya juga diakui dan dapat menggunakan domain go.id,” ujarnya saat itu. Pertanyaan ini diperkuat rekannya, Achmad Munawar.

Secara singkat saya jelaskan, sesuai Peraturan Menteri Kominfo tahun 2006, domain go.id hanya dapat digunakan hingga level kabupaten/kota, sehingga desa seharusnya menggunakan sub-domain kabupaten seperti halnya dinas stau SKPD lainnya.

Tiba-tiba terlintas diskusi saya dua bulan sebelumnya dengan Andi Budimansyah. Langsung saja terlontar,” Karena tidak boleh menggunakan go.id, kenapa tidak mengusulkan domain desa.id? Kami terbuka dengan usulan dari masyarakat,” ujar saya.

Lontaran saya tadi disambut hangat oleh peserta diskusi yang ternyata didominasi oleh aktivis Gerakan Desa Membangun (GDM). Mereka menyatakan akan segera membuat usulan nama domain baru: desa.id.

Usai acara “Juguran Blogger Banyumas” yang berlangsung menyenangkan dan ditutup dengan jeguran di Desa Baseh, usulan desa.id ini sempat saya lupakan. Juli-September 2012 merupakan bulan-bulan sibuk untuk PANDI. Pada bulan-bulan itu kami menyelesaikan perubahan sistem ke SRS dan merilis dua domain baru: biz.id dan my.id.

—

Baru pada Oktober 2012, saat bertemu Pradna – salah seorang pentolan Blogger Banyumas dan aktivis GDM – di Solo untuk membahas roadshow “Bisnis Go Online”, kami kembali membahas rencana desa.id. Saya pun diundang untuk membicarakan usulan ini pada acara satu tahun GDM di Desa Melung pada awal Desember 2012.

Pada acara di Desa Melung ini saya sampaikan tentang proses pembuatan kebijakan di PANDI yang diarahkan untuk menjadi bottom-up. Saya menyampaikan dukungan agar GDM mengajukan usulan secara resmi. Gayung bersambut. GDM langsung membentuk tim untuk menyusun usulan.

Bertepatan dengan semangat yang menggebu di kubu GDM, di awal Desember 2012 itu PANDI memutuskan untuk kembali menggelar Diskusi Umum Terbuka pada Februari 2013. Usulan-usulan yang masuk ke PANDI pun dilempar ke milis dot-id untuk mendapat masukan publik sebelum dibahas pada Diskusi Umum terbuka. Salah satu yang dilempar ke milis adalah usulan RPDN tentang domain desa.

Di milis dot-id, usulan domain desa ditanggapi dengan antusias. Banyak yang mendukung, tak sedikit pula yang mencela. Bahkan ada yang keluar dari topik mempertanyakan model pengambilan keputusan pengelolaan nama domain .ID.

Kubu pendukung domain desa pun belum satu suara. RPDN masih dengan usulannya menggunakan singkatan “des.id” atau “ds.id” agar konsisten dengan dengan penggunaan 2-3 karakter. Muncul pula usulan “vil.id” sebagai singkatan “village”. Argumentasinya agar dipahami secara internasional dan dapat mengakomodir entitas setara desa yang enggan menggunakan istilah desa – yang dianggap terlalu “Jawa Sentris”.

Di tengah perdebatan seru di milis, GDM – masih di Desember 2012 – mengadakan pertemuan di “Joglo Abang”, Yogyakarta. Suatu saat saya ingin bercerita tentang rumah berarsitektur gaya joglo dan disebut “abang” bukan sekedar karena warna catnya yang merah itu. Juga tentang Suryaden, pemilik Joglo Abang ini yang juga sesepuh blogger asal Yogyakarta.  Tapi biarlah itu untuk tulisan berikutnya.

Saya kembali diundang ke pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini para aktivis GDM mempertanyakan apakah ada ketentuan DTD harus 2-3 karakter atau menggunakan Bahasa Inggris. Saya katakan, secara global tren penamaan domain internet sudah tidak lagi terbatas pada 2-3 karakter. Juga tidak perlu menggunakan Bahasa Inggris karena di beberapa negara bahkan sudah digunakan aksara non-latin sebagai nama domain.

Dengan bersemangat saya katakan, “Biarkan desa.id menjadi domain pertama yang menggunakan Bahasa Indonesia. Nggak perlu keminggris”. Semua yang hadir tampaknya sepakat.

Celakanya, kalimat “nggak perlu keminggris”  ini kemudian digunakan aktivis-aktivis GDM untuk menyerang usulan domain vil.id di milis dot-id. Aktivis GDM yang mayoritas bergaya Banyumas – egaliter, terus terang, terbuka, dan kadang urakan – tampaknya menyinggung  beberapa pihak. Suasana di milis pun menjadi panas.

Untuk mendinginkan suasana, kami mencoba mempertemukan dua pengusul domain desa: RPDN dan GDM. Karena GDM tidak memiliki aktivis di Jakarta, pertemuan dilakukan dengan video conference. Ketua Pimpinan Pusat RPDN, Suryokoco, yang hadir di PANDI, akhirnya mempersilakan GDM untuk maju mempresentasikan usulan desa.id pada Diskusi Umum Terbuka PANDI.

—

Pada 12 Februari 2013, PANDI menggelar Diskusi Umum Terbuka untuk kedua kalinya. Diskusi ini diadakan di Ruang Terapung Perpustakaan UI Depok. Ruangan ini terbilang ideal untuk diskusi. Posisinya  terletak menjorok ke Danau UI dan terpisah dari bangunan utama perpustakaan UI.

Perpustakaan UI yang baru ini konon merupakan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Didirikan di lokasi yang dahulunya hutan jati dan sering digunakan untuk berpacaran – baik oleh mahasiswa, maupun penduduk sekitar UI.  Lokasinya yang terletak di pinggir danau memang cukup romantis dan cocok untuk memadu kasih. Eh.. Baiklah, mari kembali ke cerita semua.

Pada Diskusi Umum Terbuka PANDI¸GDM diwakili oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Bayu memberikan presentasi di Kelompok Kerja I yang bertugas membahas usulan domain-domain baru. Ketika selaku moderator memperkenalkan pembicara, saya agak sulit untuk tidak mengomentari kecamatan asal pak kades yang satu ini.

Maklumlah, dulu Lumbir sempat “mencuat” namanya karena kasus keracunan tempe bongkrek pada 1988 yang menewaskan 34 orang warganya. Mau bagaimana lagi, kebanyakan memori saya tentang Banyumas memang di era 1980-an sampai awal 1990-an sebelum saya hijrah ke Jakarta.

Singkat cerita, usulan domain desa.id diterima secara aklamasi di Diskusi Umum Terbuka PANDI. Ini satu-satunya usulan nama domain baru yang disetujui. Usulan domain lain ditolak atau tidak didukung oleh peserta diskusi. Domain desa.id pun direkomendasikan untuk dikeluarkan.

Usai Diskusi Umum Terbuka, masih ada satu prosedur yang harus dilalui domain desa.id: persetujuan Forum Nama Domain Indonesia. Forum yang dibentuk Kominfo akhir tahun lalu, sekarang menjadi pemegang kebijakan tertinggi kebijakan nama domain .ID. Forum ini terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, perwakilan asosiasi bisnis internet, dan registrar. PANDI juga memiliki wakil dan hak suara di sana.

Terus terang, awalnya saya agak ragu dengan pengambilan keputusan akhir di tangan Forum Nama Domain Indonesia. Bukan apa-apa, banyaknya wakil berbagai kepentingan di sana saya khawatirkan akan membuat usulan domain baru diperdebatkan panjang-lebar sebelum disetujui.

Tapi ternyata kali ini saya salah. Dalam rapatnya dua hari setelah Diskusi Umum Terbuka PANDI, forum segera menyetujui usulan domain desa.id. Tepat pada Hari Valentine 2013.

Segera setelah itu, PANDI diminta membuat kebijakan domain desa.id. Dalam waktu satu bulan, dengan kembali melibatkan GDM, PANDI membuat draft kebijakan domain desa.id – yang disetujui oleh forum pada 13 Maret 2013.

Jadwal rilis pun disusun. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama menyiapkan domain desa.id. Saya mengusulkan tanggal 1 Mei 2013 sebagai hari peluncuran domain desa.id. Usulan ini diterima oleh pengurus PANDI lainnya. Kenapa saya memilih tanggal 1 Mei? Ah, biarlah saya saja yang tahu. He he he..

Maka ritual rilis domain baru pun dimulai dengan sosialisasi dan pra-registrasi. Pada masa pra-registrasi 15-27 April 2013 tercatat tiga puluh dua desa dari seluruh Indonesia melakukan pendaftaran.  Provinsi yang paling banyak melakukan pendaftaran adalah Jawa Tengah, diikuti Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi.

—

1 Mei 2013 pun tiba. Di tengah lautan massa buruh yang mengepung Sudirman-Thamrin untuk merayakan Mayday, saya berhasil tiba di Kantor PANDI 20 menit sebelum acara dimulai pukul 10.00 WIB. Ini di luar kebiasaan, karena saya dikenal lebih sering “telatan” ketimbang menjadi “teladan”.

Saat itu sudah hadir Yossi Suparyo, salah satu anggota Dewan Pakar GDM, dan Yana Noviadi, Kepala Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya. Mereka tengah berbincang dengan Wahyoe Prawoto, salah seorang anggota Badan Pengawas PANDI, dan Chairul Avif, relation officer PANDI yang paling sibuk mempersiapkan peluncuran domain desa.id ini.

Tak lama kemudian hadir Suryokoco. Sekitar pukul 10.15 WIB, Andi Budimansyah hadir bersamaan dengan Budiman Sudjatmiko, Ketua Panja RUU Desa DPR-RI. Entah mengapa mereka bisa hadir bersamaan. Mungkin karena keduanya sama-sama bernama Budiman. Eh..

Ini pertemuan kedua saya dengan Budiman Sudjatmiko. Pertemuan sebelumnya baru berlangsung sekitar sebulan silam.

Hubungan saya dengan Budiman bisa dibilang aneh. Sebetulnya sejak 1996, saya sering “dekat” dengan Budiman tapi tak pernah sekalipun kami bertemu dan berbincang. Saya pertama kali melihat Budiman saat dia berorasi di acara mimbar bebas “PDI-Megawati” yang sekarang bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan.

Saat mimbar bebas dibabat habis dalam peristiwa 27 Juli 1996, saya sempat masuk tahanan 4 hari. Budiman sendiri sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ditahan dan dijatuhi hukuman 13 tahun – yang akhirnya “hanya” dijalaninya 3,5 tahun karena dibebaskan saat Gus Dur terpilih menjadi presiden.

Saat diburu pasca 27 Juli, rumah kontrakan Budiman di daerah Kebon Baru, Jakarta Selatan, digerebek aparat. Letaknya hanya beda tiga jalan dari rumah saya. Akibat lokasinya yang sangat dekat ini, saat empat hari di tahanan saya dicecar pertanyaan soal PRD. Ya, mana saya tahu. Wong waktu itu saya masih sangat hijau di bidang politik dan cuma dua kali menghadiri mimbar bebas sebelum peristiwa 27 Juli. Bener loh, ini. Entah kenapa banyak yang tidak percaya kalau saat itu saya tidak tahu apa-apa. Enelan.

Setelah Orba tumbang, sebagai wartawan yang ngepos di KPU, saya sangat dekat dengan wakil PRD di sana. Bahkan di Pemilu 1999, saya memutuskan untuk memberikan suara kepada PRD. Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden dan Budiman belum dibebaskan, kawan-kawan PRD mengontak saya untuk menulis masalah ini di detikcom.

Setelah Budiman bebas, ada beberapa seminar dengan Budiman sebagai pembicara yang saya hadiri. Namun tetap saja kami tak pernah berbincang.

Bahkan di sela-sela kesibukan dengan GDM, saat saya dan Budiman sama-sama menjadi pembicara, kami selalu slisipan. Entah saya pulang, Budiman datang, atau sebaliknya. Jadi 1 Mei ini baru dua kali kami benar-benar bertemu dan berbincang. Lucu memang.

Nah, akhinya domain desa.id pun diluncurkan. Selain dilakukan di PANDI, syukuran juga dilakukan oleh perangkat-perangkat desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  Syukuran di Banyumas dipusatkan di daerah persawahan Desa Melung.  Selama syukuran berlangsung antara Desa Melung dan PANDI dihubungkan melalui video conference berbasis internet.

Sekarang domain desa.id sudah dapat digunakan. Harapan saya, desa-desa dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan konten-konten yang berbeda dengan konten internet yang saat ini didominasi perkotaan. Namun yang terpenting tentu saja memanfaatkan internet untuk menampilkan potensi desa dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat desa.

Selamat datang desa.id!

Jadi kalau ada yang menuduh saya membuat tulisan ini untuk mendukung pasangan tersebut, ya sah-sah saja. Memang saya sangat mendukung mereka, kok. Alasan mengapa awalnya saya mendukung mereka bisa dilihat di tulisan saya sebelumnya, “Mengapa Saya Mendukung Jokowi-Ahok?”

Tadinya tulisan kedua ini akan saya beri judul “Mengapa Harus Jokowi-Ahok?”. Tapi karena judulnya sangat mirip dengan tulisan pertama, saya ganti untuk menghindari dibilang nggak kreatif. Walaupun sebenarnya ya biarin saja, wong dimuatnya ya di blog saya sendiri. He he he..

Sudah baca tulisan saya yang pertama? Kalau sudah, mari kita teruskan. Menurut saya, Jokowi-Ahok harus memenangkan pemilihan gubernur DKI 2012 ini. Semua daya upaya wajib dikerahkan untuk memenangkan mereka. Mengapa?

Seperti biasa, saya mau mengajak mengingat sejarah. Kita mundur sedikit ke era Orde Baru. Sebelum reformasi 1998, Indonesia dikuasai elit-elit politik kroni Soeharto, baik dari kalangan militer maupun non-militer. Mereka berkuasa bak raja-raja kecil masa lalu, merasa lebih tinggi dari rakyat biasa dan berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat.

Dosen Kewiraan saya waktu kuliah dulu menyebut elit Orba tak ubahnya kelompok penjajah kulit putih di era kolonial. Mereka merasa bisa menentukan masa depan rakyat bak dewa-dewa Yunani kuna. Mereka adalah kelompok fasis, rasis, feodalis, dan seabrek is buruk lainnya.

Pada 1998 pecah revolusi rakyat. Gerakan mahasiswa yang didukung rakyat Indonesia berhasil menjatuhkan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Sayangnya bukan rakyat yang jadi pemenang. Partai-partai politik bermunculan mengambil alih bumi pertiwi seperti jamur tumbuh di atas roti basi yang basah. Elit-elitnya berkelakuan setali dua uang dengan elit-elit era Soeharto.

Kalau pada masa Orde Baru elit-elit politik mempertahankan kekuasaan dengan senapan yang selalu siap menyalak dan tendangan sepatu lars tentara, elit-elit partai sekarang mempertahankan posisi dengan politik uang, dagang sapi, dan saling menyandera dengan lawan politiknya. Untuk itu mereka butuh dana segar yang secara langsung atau tidak langsung diambil dari setoran pajak rakyat.

Namun dialektika selalu terjadi. Selain menciptakan kebejatan politik para elit partai, reformasi juga membuka jalan bagi munculnya “benih-benih baik” ke pucuk pimpinan daerah. Mereka kebanyakan berasal dari angkatan muda yang minim kontaminasi Orba. Minim, artinya seperti generasi saya, mereka juga dididik dengan propaganda Orba sejak kecil, namun belum masuk ke politik praktis atau memegang jabatan strategis semasa Orba. Tidak sebersih generasi kelahiran 1990-an, memang, tapi relatif masih bersih dari gaya Orba.

“Benih-benih baik” ini tumbuh bagaikan rumput hijau dan menciptakan oase bening di tengah padang pasir kebejatan elit partai yang gersang, panas, dan menyengsarakan. Mereka benar-benar menjalankan amanah sebagai pemimpin rakyat, bukan sekedar mengejar jabatan untuk memperbesar pundi-pundi uangnya.

Pemimpin-pemimpin baru ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan elit Orba maupun elit partai masa kini. Mereka merasa setara dengan rakyat lain, rendah hati, dan mau mendengarkan rakyat yang dipimpinnya. Bagi mereka, memimpin artinya melayani, bukan dilayani.

Jokowi di Kota Solo dan Ahok di Kabupaten Belitung Timur adalah dua dari beberapa pemimpin baru ini. Ada juga Rustiningsih di Kabupaten Kebumen. Saya yakin, masih ada yang lain, hanya saja kurang mendapat ekspos media massa nasional. Saya juga yakin, banyak benih-benih pemimpin semacam ini di Indonesia, namun tak banyak yang mendapat kesempatan. Elit partai lebih memprioritaskan orang-orang yang siap bayar mahal untuk dicalonkan. Jadi, suara rakyat diperdagangkan seperti sapi oleh elit-elit partai.

Namun elit partai kena batunya di pilgub DKI putaran pertama. Jokowi-Ahok yang dicalonkan dua partai minoritas dengan hanya 17 persen kursi di DPRD DKI mendapat 43 persen suara – kurang 7 persen untuk membuat mereka menang satu putaran. Petahana Foke-Nara tertinggal cukup jauh di bawahnya.

Rakyat Jakarta tampaknya sudah muak dengan kelakuan elit partai. Arogansi elit partai seolah-olah disimbolkan oleh pasangan Foke-Nara yang tidak pernah turun menyambangi rakyat, kecuali saat membutuhkan suara di pemilihan gubernur. Keangkuhan elit partai seolah disimbolkan oleh Foke yang merasa boleh melakukan apa saja di DKI karena dia gubernur, termasuk menggusur rakyat kecil, berkendara melawan arus dengan voreider, atau mengintimidasi korban kebakaran untuk memilihnya. Ekslusivitas dan rasisme partai seolah disimbolkan dengan Nara yang merasa berhak mengejek etnis lawan politiknya di panggung terbuka yang disiarkan secara nasional.

Foke-Nara menjadi simbol keangkuhan pejabat yang mau diistimewakan tapi tidak mau dikritik dan bekerja seenaknya tanpa target riil dan sonder manajemen modern.

Jokowi-Ahok seolah menjadi antitesis Foke-Nara. Bahkan banyak yang tidak lagi merasa Jokowi-Ahok dicalonkan oleh partai politik. Bagi kebanyakan pemilihnya, Jokowi-Ahok adalah kandidat pilihan rakyat, bukan pilihan partai pendukungnya.

Jokowi adalah simbol keingingan rakyat memiliki pemimpin setara, yang mau bermacet-macet bersama rakyat di jalan tanpa harus dikawal voreider, yang mau berdesak-desakan di bus kota seperti halnya rakyat yang lain. Jokowi adalah adalah simbol keinginan rakyat dipimpin sosok yang santun, rendah hati, dan tidak seenaknya mempermainkan nasib rakyat kecil.

Ahok adalah simbol keinginan rakyat untuk kembali memiliki bangsa yang menjunjung tinggi kebhinnekaan. Ahok adalah simbol kenginan rakyat untuk memiliki pemimpin muda yang cerdas, bersemangat, dan pro-rakyat, apapun etnis dan agamanya. Jokowi dan ahok adalah simbol pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan bekerja bersama-sama rakyat.

Kemenangan Jokowi-Ahok akan menyampaikan pesan yang kuat kepada semua partai politik di Indonesia. Jokowi-Ahok akan menjadi standar pemimpin di Indonesia, dan partai politik harus berpikir jutaan kali untuk tidak menampilkan calon pemimpin yang pro-rakyat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Jika bola salju ini bergulir, arogansi elit partai akan segera pupus. Rakyat akan memilih partai yang memiliki kandidat terbaik dan tidak lagi mentah-mentah menerima kandidat pilihan elit. Demokrasi rakyat yang disandera elit partai selama 14 tahun akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Partai menjadi bekerja untuk rakyat, bukan rakyat bekerja untuk elit partai.

Inilah yang dipertaruhkan pada 20 September 2012. Bukan sekedar siapa yang akan memimpin Jakarta lima tahun ke depan, tapi standar baru yang akan menjadi standar pemimpin Indonesia masa depan.

Jakarta Baru untuk Indonesia Baru! Salam perubahan!

Sejak Pemilu 1999, baru sekarang saya menyatakan dukungan pada pada kontestan di sebuah pemilihan umum. Pada 2004 saya memang sempat mendukung capres Amien Rais – Siswono. Tapi itu saya lakukan sekedar untuk “memilih yang masih agak lumayan di antara pilihan-pilihan buruk lainnya”. Kali ini beda.

Entahlah. Aku tadi tak memperhatikan gerbong apa yang ada di rangkaian terakhir kereta ini. Begitu kereta masuk di Stasiun Purwokerto, aku bergegas mencari gerbongku dan menyamankan pantat di bangku 14 D. Persisnya tak lama setelah mengusir dengan halus orang yang menduduki bangkuku itu dan memutar sandarannya ke arah depan.

Bukan. Aku tidak berniat menulis cerita misteri tentang gerbong paling belakang di kereta ini. Tak ada gunanya menulis cerita misteri di negeri yang bioskopnya didominasi dongeng hantu-hantu tidak bermutu. Apalagi berita saat ini juga dijejali cerita misteri politik silih berganti. Pasti akan membosankan. Lebih membosankan dari kehidupan di negara pulau yang gemar menampung koruptor asal Indonesia itu.

Aku memang tidak tahu mau menulis apa. Mungkin sekedar membunuh rasa bosan. Buku kumpulan cerpen yang ditulis seorang penulis perempuan bersama empat belas laki-laki ini sudah habis kubaca. Ponsel Blackberry-ku kehabisan tenaga listrik tak lama setelah kereta berjalan. Tak mampu lagi menjejali kalimat-kalimat singkat ke media sosial kegemaranku. Biarlah para politisi tenang malam ini, tanpa komentar-komentarku.

Huh, nyanyi pekicau sunyi. Seperti ada politisi yang membaca kicauanku saja. Kalaupun ada, memangnya mereka peduli?

Dulu pernah sekali, seorang tokoh yang mengaku pejuang demokrasi, langsung menghapusku dari daftar pertemannya di Facebook karena aku memberi komentar yang berseberangan dengan statusnya. Sempat terlintas, kalau tak bisa berbeda pendapat, apakah bung kribo itu tidak sebaiknya menulis ‘Mein Kampf’ versi lokal ketimbang mengaku pejuang demokrasi?

Entahlah. Menghargai perbedaan pendapat tampaknya sedang sulit sekali dilakukan di Republik Bhinneka Tunggal Ika ini.

Jadi, apa yang mau aku tulis malam ini? Bercerita tentang gerbong bisnis yang sudah 10 tahun lebih tak pernah aku singgahi? Inipun kembali aku singgahi karena hanya ada karcis tersisa di kelas ini. Hmm.. beberapa kawan akan menggodaku sebagai borjuis karena pernyataan ini. Biarlah..

Apakah aku harus bercerita tentang lusinan kaum pekerja yang harus kembali ke ibukota dan sekarang terlelap di bangku-bangku, kolong-kolong bangku dan selasar gerbong?

Tadi ada kicauan yang nyaris terkirim sebelum ponselku kehabisan daya hidupnya. “Masyarakat seperti kereta, ada kelas eksekutif, bisnis, ekonomi. Ada juga pekerja yang siang-malam membangun rel ganda tanpa menikmati naik kereta.” Belum sempat kuringkas jadi 140 karakter. Ponsel keburu mati.

Tapi gagasan itu tak bisa aku jabarkan lebih panjang lagi dalam tulisan ini. Huh! Penyakit laten pengguna Twitter yang lama tak menulis panjang.

Aneh memang. Kereta bisnis setidaknya selama enam tahun selalu setia menemaniku dalam perjalanan Purwokerto-Jakarta di masa-masa berstatus mahasiswa dan masa awal berstatus pekerja. Kenapa tidak ada kenangan yang bisa kutulis di sini?

Satu-satunya yang sekarang terlintas hanya interaksi penumpangnya yang jauh lebih akrab ketimbang penumpang kelas eksekutif. Ini bukan kelas dengan penumpang-penumpang yang dinginnya melebihi penyejuk udara di gerbong-gerbong mahal itu. Penumpang kelas bisnis jauh lebih hangat, sehangat gerbong saat kereta berhenti lama di stasiun.

Jadi, tak lama setelah aku duduk, seorang ibu tua ditemani anak dan menantunya mengusir dengan halus orang yang duduk di bangku 14 C sampingku. Soal usir-mengusir dengan halus di kereta kelas bisnis ini tampaknya sudah jadi tradisi puluhan tahun. Aku sendiri pertama kali melihat saat ayahku melakukannya, lebih dari seperempat abad silam.

Setelah orang di sampingku pergi, si ibu meminta izin dengan sopan untuk duduk di sampingku. “Monggo, bu,” kataku sambil tersenyum ramah membalas kesopanannya.

Si anak kemudian meminta pada seorang pria setengah baya yang duduk di bangku 14 AB – satu deret namun terpisah selasar dengan bangku 14 CD – untuk bertukar tempat duduk agar dia bisa duduk bersama dengan ibunya.

Entah mengapa aku tiba-tiba berkata,”Saya saja yang pindah ke situ, biar ibu di sini” sambil memindahkan besek oleh-oleh dan tas ranselku ke bangku samping. Tak tega melihat orang tua itu pindah-pindah bangku. Toh aku cuma bepergian sendiri.

Jadilah aku berpindah ke bangku 14A. Beruntung, masih sama-sama bangku samping jendela. Dari kecil aku tak suka duduk di bangku samping selasar.

Tak lama kemudian menantu si ibu tua datang. “Saya duduk di bawah saja. Tempat duduk saya dipakai orang tua, nggak enak ngusirnya.” Pria yang tampaknya seumuran denganku itu langsung menggelar koran di selasar.

Melihat itu, bapak yang duduk dua bangku di belakangku setengah berteriak,”Enak nyempil di sini aja, mas. Daripada tidur di situ!” Si pria tadi pun menyimak ruang antar-bangku dua baris di belakang kami.

Ruang semacam ini terbentuk apabila tidak semua kursi dihadapkan ke arah depan. Jika ada kursi yang dihadapkan ke arah belakang, maka dua kursi yang saling bertolak belakang akan menciptakan ruang kecil yang pas untuk satu orang dewasa tidur – tidak termasuk kaki yang harus menjulur ke selasar.

Saat mahasiswa dulu, aku selalu merasa beruntung kalau bisa mendapat “tempat tidur” seperti itu di kereta. Satu-satunya gangguan hanya beberapa serangga yang saat itu banyak di gerbong kereta. Kurang nyaman kalau mereka hilir-mudik melewati kepala kita.

Pilihan terbaik berikutnya adalah tidur di bordes, ruang kosong dekat toilet di ujung-ujung gerbong. Ini lebih baik ketimbang tidur di selasar. Meski aromanya tidak seharum kamar hotel, tapi tidak akan  terganggu orang yang lalu-lalang sepanjang gerbong.

Saat pria yang menemani istri dan mertuanya tadi bergerak untuk berpindah, bapak separuh baya di sampingku langsung menawarkan kursinya. “Duduk sini saja, mas. Saya mau tidur, kok. Biar saya yang di situ.”

Akhirnya mereka pun berpindah posisi. Sebelum bertukar tempat, si pria muda menawarkan koran untuk alas tidur. Tawaran yang ditampik sopan karena pria paruh baya sudah membawa korannya sendiri. Kebebasan pers memang layak dijunjung tinggi di negeri yang korannya memiliki berbagai fungsi ini.

Setelah reshuffle penumpang dilakukan, keramahan ala gerbong bisnis pun diteruskan. Seorang yang tidak pernah kenal denganku bercerita laksana bertemu sahabat yang lama terpisah. Semua dilakukan sonder perkenalan atau menyebutkan nama masing-masing.

Selain soal gerbong yang kuceritakan di awal tulisan, aku ketahui dia baru berangkat dari Jakarta pagi tadi dan malam ini sudah kembali ke Jakarta. Tidak bisa menginap, besok sudah harus kembali berkutat dengan pekerjaannya. Sama saja denganku, sebetulnya. Hanya saja aku punya waktu 24 jam lebih lama.

Jeda selama hampir delapan jam digunakan untuk menjemput mertuanya di Ajibarang untuk pergi ke Jakarta. Menurut peta Jawa Tengah, Ajibarang adalah kota kecamatan di sebelah barat Purwokerto. Oh ya, si pria ini berasal dari Yogyakarta – wilayah yang masih diperdebatkan status keistimewaannya itu.

Dari ceritanya pula aku tahu, selama ini mertuanya tinggal bersama satu anaknya yang tersisa di Ajibarang. Tujuh anaknya yang lain tinggal di seputaran ibukota. Dua anaknya – termasuk istri sang pria – tinggal di Pluit. Sisanya tersebar di Karawaci, Bintaro, Depok, dan… Ah, aku lupa nama tempat yang disebutkannya tadi. Apa perlu aku bangunkan dia untuk ditanyai?

Sang anak yang masih tinggal di Ajibarang berprofesi sebagai guru dan tidak bisa menemaninya sepanjang waktu. Masih dari ceritanya, sang mertua empat pekan silam sempat sakit parah. “Mulutnya udah mencong. Kan kaget saya mendengarnya,” ujarnya mengalir seperti politisi di acara perbincangan stasiun televisi.

Karena itu, setelah berembuk dengan ipar-iparnya, mereka sepakat untuk menjemput sang mertua untuk tinggal di ibukota. “Jadi nanti ganti-gantian tinggal di rumah anak-anaknya?” tanyaku berusaha antusias. Jawabannya dikalahkan desau angin yang masuk melalui jendela. Tapi aku tahu, dia mengiyakan.

Menakjubkan! Perbincangan yang hanya memakan waktu 45 menit bisa memberikan informasi selengkap itu. Tak lama, priyantun Yogyakarta ini pun terdiam. Mungkin lelah setelah menyampaikan begitu banyak informasi.

Akupun mengambil kesempatan untuk menghabiskan buku kumpulan cerpen yang aku beli akhir pekan lalu. Sesudah selesai membaca, aku rasanya juga tak berminat meneruskan perbincangan tadi.

Jadi kutulis saja catatan ini di ponselku yang lain. Bahkan aku terlalu malas untuk membuka komputer jinjing yang kubawa di dalam ransel.

Entah di mana ini sekarang, tapi Stasiun Cikampek tampaknya sudah terlewati sekian belas menit silam. Mestinya tak lama lagi kereta akan tiba di Jakarta. Ah, membuatku teringat lagu-lagu epos pejuang 1945 yang ditunggu datang ke ibukota negara merdeka.

Saat ini gerbongku juga dipenuhi pejuang-pejuang kaum pekerja yang esok harus kembali bertempur setelah liburan singkatnya. Tapi tak pernah ada puja-puji. Mereka tak pernah dianggap pahlawan, meski tanpa mereka republik ini tak akan berjalan.

Sang menantu teladan sudah terlelap pada kolong bangku di bawahku. Sepertinya aku tidak akan sempat terlelap. Bekasi tak jauh lagi di depan. Lagipula tidur tertekuk di bangku yang sekarang cuma kupakai sendiri akan membuatku punggungku tak nyaman besok.

Ini bukan tahun 1990-an saat aku bisa terlelap di bordes kereta bisnis dan bangun dengan tubuh segar keesokan paginya. Kereta ini pun sudah berubah. Jauh lebih bersih dan tidak lagi dikuasai serangga-serangga yang suka hilir-mudik itu.

Ah, Jakarta. Sudah sampai Jatinegara rupanya.

KA Purwojaya, 29-30 Juni 2011

Tulisan ini sebenarnya ingin saya buat pekan silam, usai Timur menjalani fit and proper test di DPR. Namun baru sekarang saya bisa menulisnya. Better late than never, kata orang Inggris. Jadi, sementara orang lain sudah pindah ke isu satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, perkenankan saya masih berkutat pada soal usang ini.

Timur Pradopo. Nama ini akan selalu terekam di benak saya dan kawan-kawan alumni Universitas Trisakti lainnya yang terlibat dalam tragedi 12 Mei 1998. Timur yang masih berpangkat Letnan Kolonel (Pol), saat itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Di dalam wilayahnya terletak Kampus A Universitas Trisakti, lokasi penembakan yang menewaskan empat orang mahasiswa teman kami.

Saya ingin mengajak Anda menyusuri kenangan kami di hari itu. Situasi Indonesia dalam keadaaan sangat tegang. Krisis menghantam ekonomi Orde Baru yang rapuh. Rupiah menjadi tak berharga, inflasi gila-gilaan, dan bisnis kolaps di mana-mana. Setelah berbulan-bulan diam, sampai-sampai senat mahasiswa kami dikirimi baju dalam wanita oleh kampus lain, mahasiswa Universitas Trisakti akhirnya memutuskan untuk menggelar mimbar bebas raksasa dan mencoba bergerak ke DPR.

Ya, mimbar bebas terbesar yang pernah digelar mahasiswa Jakarta saat itu. 6000 mahasiswa bergabung dalam aksi ini – mahasiswa kampus paling borjuis di Indonesia yang super duper apolitis sejak NKK/BKK 1978. CNN dalam laporannya melukiskan sebagai “students of Indonesia’s best families now marching on the street”.

Aksi ke DPR tidak pernah terjadi. Kami dihadang di depan kampus oleh ribuan aparat gabungan Polisi dan TNI-AD. Setelah lima jam disengat terik panas dan hujan deras berganti-gantian, kami memutuskan untuk mundur dan masuk kembali ke dalam kampus. Situasi berangsur tenang hingga menjelang petang.

Menjelang petang, kami mendengar akan ada sweeping pada sisa-sisa mahasiswa yang masih duduk-duduk di jalanan depan kampus. Kami pun bersiap-siap. Tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kantor lama Walikota Jakarta Barat. Mahasiswa yang kebanyakan sudah menunggu kendaraan untuk pulang, berlarian masuk ke kampus. Sampai di dalam kampus, mahasiswa tetap disuguhi pelor panas. Kami berlarian di bawah desingan peluru, bersembunyi di sela-sela pepohonan. Beberapa mulai membalas melempar batu ke arah aparat. Hei, bagaimanapun ini Trisakti. “Lempar batu” sudah jadi olahraga rutin kami tiap semester, bung.

Gas air mata mulai dilemparkan ke dalam kampus. Desing peluru bercampur gas air mata menyesakkan kampus. Malam perlahan hadir, gelap mengurung kampus.

Dalam kegelapan dan pekatnya gas air mata, kami menemukan beberapa teman menjadi korban penembakan. Tak lama, darah korban memenuhi selasar kampus. Amis darah bercampur gas air mata menyesakkan paru-paru. Keheningan malam dikoyak jeritan marah mahasiswa dan tangisan panik mahasiswi. Tembakan terus diarahkan ke dalam kampus.

Kami mencoba mendobrak ruang kesehatan mahasiswa yang sudah dikunci. Tidak berhasil. Satu-satunya harapan kami adalah membawa rekan-rekan yang terluka ke Rumah Sakit Sumber Waras, sekian ratus meter di timur kampus kami. Namun itu juga bukan hal yang mudah, kampus masih dikepung oleh aparat gabungan.

Kami mencoba bernegosiasi dengan aparat agar diperbolehkan membawa teman-teman yang terluka ke luar kampus. Saat itulah kami berhadapan dengan Kapolres Timur Pradopo. Dia menolak permintaan kami. Seorang teman saya kembali sambil menangis dan memaki-maki Timur Pradopo setelah gagal membawa korban penembakan keluar kampus.

Gambaran itu yang selalu muncul di benak kami saat mendengar nama “Timur Pradopo”. Jadi saat tiba-tiba saja SBY mencalonkannya sebagai Kapolri, kami terhenyak.

Dalam banyak hal saya sebenarnya berbeda pendapat dengan teman-teman aktivis Trisakti lain yang tidak pernah jemu memperjuangkan pengusutan kasus 12 Mei 1998. Tidak sampai seminggu setelah peristiwa tersebut, saya sempat memasang poster di depan gedung jurusan saya, “Hentikan berkabung, teruskan perjuangan!” Setelah sempat terpasang beberapa jam, seorang teman dengan bijak meminta saya mencopotnya. “Git, jangan pasang poster seperti itu. Masalahnya beberapa teman meninggal, masak nggak boleh berkabung”. Saya pun mengalah dan mempersilakannya untuk mencopot poster itu.

Buat saya, perjuangan tidak harus berhenti karena satu kasus. Penuntasan kasus harus dibarengi perjuangan yang makin masif. Namun keduanya tidak pernah terjadi. Tragedi 12 Mei 1998 tidak pernah dituntaskan, dan semangat kampus kami makin merosot. Memang sempat kembali naik saat peristiwa Semanggi I, namun berikutnya anjlok sampai titik nadir.

Bagaimanapun saya tidak akan pernah rela seorang yang melarang kami menyelamatkan teman-teman yang tertembak saat 12 Mei 1998 dicalonkan menjadi orang tertinggi di jajaran kepolisian Republik Indonesia. Sebagai aktivis mahasiswa 1998, salah satu kebanggaan saya adalah pemisahan Polri dari ABRI. Polri saat ini adalah penegak hukum dan HAM, pilar masyarakat sipil yang kami dambakan. Tidak layak Polri dipimpin seseorang yang memiliki masa lalu sebagai pelanggar HAM.

Banyak teman alumni yang kemudian menghubungi saya dan mengajak melakukan aksi. Namun di hari fit and proper test 14 Oktober silam, semua yang mengajak melakukan aksi memilih “melanjutkan kehidupan normalnya”. Kebanyakan tidak bisa datang karena kesibukan kantor, ada juga yang sedang terserang diare. Baiklah, hidup memang berjalan terus, dan rata-rata teman saya sudah memiliki kewajiban sebagai orangtua.

Saya memilih untuk tetap datang ke DPR pada hari itu. Penjagaan tidak seketat yang digambarkan media. Mobil saya dengan mudah keluar-masuk tanpa pemeriksaan sama sekali. Penjagaan hanya ketat di Ruang Nusantara II, dan itu bukan masalah. Sejak awal saya tidak pernah ingin melihat fit and proper test bohong-bohongan itu.

Beberapa teman alumni yang sekarang tergabung di Kontras memang masuk menjadi “fraksi balkon”. Tapi saya tidak tertarik. Buat apa? Bahkan partai oposisi seperti PDIP pun sudah dijinakkan. Tidak perlu buang energi dengan risiko menderita sakit mual melihat sandiwara anggota parlemen yang hanya bisa memikirkan perutnya sendiri, atau bagian bawah perutnya.

Saya memilih untuk berkeliling kompleks DPR. Sepi. Sesepi nurani penghuninya. Selain puluhan polisi yang bergerombol memesan kopi di kafe dekat Nusantara II, tidak ada tanda-tanda seorang yang terlibat pelanggaran HAM 12 tahun silam akan diuji kepatutannya menjadi Kapolri. Saya pun memilih pergi dari gedung dingin itu.

Saya sangat sadar, Timur sudah pasti naik menjadi Kapolri. Hasil Pemilu 2009 menghasilkan sebuah rezim yang sangat kuat secara politis. Sebodoh apapun keputusan presiden saat ini, pasti akan berjalan mulus tanpa rintangan berarti.

Bahkan tidak ada anggota parlemen yang mempertanyakan, seorang Inspektur Jenderal, yang baru dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal, langsung dicalonkan menjadi Kapolri, yang berarti akan segera naik menjadi Jenderal penuh berbintang empat. Lesatan karir yang sangat hebat. Apakah benar Timur sehebat itu sebagai seorang polisi? Tapi, sudahlah. Saya memahami betul kualitas pemerintah dan parlemen saat ini.

Namun tidak adanya gerakan perlawanan masif dari alumni Trisakti cukup membuat sedih. Seorang sahabat berkomentar, “Wong kampusmu nggak kompak”. Betul, kami memang tidak pernah kompak, bahkan saat 12 Mei 1998 sekalipun. Tapi kesunyian ini tetap merobek nurani. Ditambah kesunyian media massa mainstream, semakin lengkap rasanya.

Saya tentu tidak serta-merta menuduh Timur paling bertanggung jawab pada tragedi 12 Mei 1998. Apalah artinya melati dua di percaturan politik Indonesia saat itu? Cuma kroco tidak penting.

Namun sebagai mantan Kapolres Jakarta Barat, Timur tetap harus bertanggung jawab. Apalagi Timur menolak hadir dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM beberapa tahun sesudahnya. Elakan dengan mengatakan ketidakhadirannya disebabkan larangan institusi tidak pernah dikejar lagi oleh anggota DPR, yang memang cuma tukang stempel itu.

Buat saya, seorang yang tidak berani bertanggung jawab dan melempar kesalahan pada institusi tempatnya bekerja, jelas bukan seorang pemimpin. Ditambah pengalamannya melanggar HAM dengan dalih menjalankan tugas, bayangkan sifat institusi yang akan dipimpinnya kelak. Bahkan Timur dengan enteng menyatakan kalau laskar Front Pembela Islam (FPI) yang beberapa kali melakukan tindakan anarkis dan pelanggaran hukum, bisa membantu menjaga keamanan. Wow! Saya langsung terbayang laskar Schutzstaffel di Jerman pada masa pemerintahan Hitler.

Bagaimanapun, mengutip SBY, “sistem telah bekerja”. Secara konstitusional, Timur tinggal dilantik menjadi Kapolri. Sampai saat ini saya masih berharap Polri akan terus bertransformasi menjadi penjaga keamanan dan HAM sejati di republik tercinta. Saya juga masih bercita-cita, hukum sipil segara diterapkan pada militer, dan Polri menjadi pengawalnya.

Haruskah saya akhiri tulisan ini dengan memberikan selamat kepada Komjen Timur Pradopo, yang tak lama lagi akan menjabat Kapolri dengan bintang empat bertengger di pundaknya? Maaf, Jenderal. Saya tetap tidak rela.

Media massa kemudian memperkuat teriakan-teriakan ini. Selama beberapa waktu, pemberitaan dan wacana pembatasan penggunaan “BBM bersubsidi” memenuhi media cetak, online, dan elektronik.

Namun, benarkah BBM saat ini masih disubsidi? Selama bertahun-tahun, ekonom senior, Doktor Kwik Kian Gie, mati-matian berusaha menjelaskan bahwa paradigma subsidi yang digunakan pemerintah saat ini terlalu berdasarkan pemikiran pasar bebas. Dalam pola pikir pemerintah sekarang, Premium dan Solar adalah “BBM bersubsidi” karena dijual di bawah harga pasar dunia.

Kwik memberikan contoh seperti ini: Harga minyak mentah 100 dolar AS per barrel.
Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter adalah 0,63 dolar AS. Kalau kita ambil kurs  1 dolar AS = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter.

Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium, kita anggap dibutuhkan biaya sebesar 10 dolar per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 ditambah Rp. 630 menjadi Rp. 6.930. karena dijualnya dengan harga Rp. 4.500 per liter, maka diperlukan subsidi Rp. 2.430 per liter.

Pola pikir ini seolah-olah benar. Namun ada yang salah dalam perhitungan ini. Harga minyak mentah yang diambil dari dalam bumi kita sendiri dijual ke rakyat dengan harga pasar bebas. Padahal biaya untuk mengambil satu barrel minyak mentah jauh di bawah 100 dolar AS, di bawah 2 dolar AS.

Jadi, asumsi pemerintah ini baru benar apabila Indonesia sudah tidak lagi bisa menambang minyak dan harus seratus persen mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Selama kita masih bisa memproduksi minyak mentah, angka 100 dolar itu seharusnya diganti dengan rata-rata biaya produksi dengan impor minyak mentah yang kita lakukan.

Misalnya kita memproduksi 50 persen kebutuhan minyak dengan biaya 2 dolar per barrel dan 50 persen sisanya dibeli seharga 100 dolar per barrel, maka harga satu barrel minyak yang digunakan sebagai acuan, seharusnya hanya 51 dolar AS. Ini setara dengan 0,32 dolar AS atau Rp 3.200 per liter. Ditambah biaya proses Rp 630, berarti Premium bisa dijual seharga Rp 3.830. Harga ini masih di bawah harga Premium dan Solar saat ini yang Rp 4.500. Jadi, di mana subsidinya?

Paradigma “subsidi”semacam ini digunakan oleh pemerintah untuk menghitung semua jenis barang yang dianggap bersubsidi. Artinya, rakyat baru “tidak disubsidi” jika membeli semua kebutuhannya sesuai dengan harga di pasar bebas.

Layakkah pola pikir semacam itu diterapkan di Indonesia? Bukankah dalam konstitusi kita jelas tercantum, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Memaksa rakyat membeli semua barang kebutuhan sesuai pasar bebas merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan presiden yang melakukannya layak dimakzulkan.

Media massa seharusnya juga tidak mentah-mentah menggunakan istilah “BBM bersubsidi” atau istilah-istilah buatan penguasa lainnya agar tidak membodohi masyarakat. Istilah yang tepat menurut saya adalah “BBM non-harga pasar”.

Catatan penulis: Tulisan ini juga dimuat di SriMulyono.net

Kemudian presiden berkuasa akan menunjuk lagi 500 orang sebagai wakil utusan golongan dan utusan daerah. Ditambah dengan 500 orang anggota DPR tadi, mereka disebut sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seribu orang anggota MPR inilah yang kemudian berhak memilih presiden untuk masa jabatan selanjutnya.

Enam puluh persen anggota MPR ditunjuk oleh presiden yang berkuasa. Hanya 40 persen sisanya yang dipilih melalui Pemilu. Itupun bukan pemilu yang jujur dan adil. Jadi maklum saja kalau seorang presiden bisa terus-menerus terpilih kembali sampai tujuh kali.

Itu penggalan kisah lama dari masa silam. Sejak 2004, Bangsa Indonesia sudah dua kali memilih presiden secara langsung dalam Pemilu yang relatif jujur dan bersih dan tanpa gejolak politik yang berarti. Anggota DPR yang akan dipilih, sekarang dicantumkan namanya di bawah partai yang mencalonkannya, sehingga seorang pemilih bisa memilih partai, atau langsung memilih nama anggota DPR. Untuk melengkapi anggota MPR, dipilihlah anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang secara langsung mewakili propinsi tempat tinggal pemilih.

Apakah berarti kita sudah berhasil menegakkan demokrasi? Secara sistem ketatanegaraan, mungkin benar. Namun dalam kualitas presiden dan anggota parlemen yang dihasilkan, kita masih nol besar.

Seusai Pemilu, rakyat selalu dibuat terperangah oleh perilaku presiden dan kabinetnya, serta anggota-anggota parlemen yang baru dilantik. Mulai dari seenaknya menaikkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, meminta fasilitas yang berlebihan, hingga tidak jelasnya model kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala negara. Karena itu, jangan heran jika rakyat kemudian merasa dikerjai dan tertipu telah memilih orang-orang yang berkuasa untuk lima tahun ke depan.

Dalam pemilihan presiden, “penipuan” terhadap rakyat sejatinya sudah dimulai sejak seorang tokoh digadang-gadang sebagai calon presiden (capres). Di saat itu, para pendukung capres akan memulai politik pencitraan terhadap calonnya. Berbeda dengan negara-negara demokrasi yang sudah dewasa, Indonesia masih cenderung memilih sosok seorang pemimpinketimbang program-program yang ditawarkannya. Karena itu, propaganda untuk membentuk opini publik yang positif terhadap sang calon menjadi sangat penting.

Satu hal yang menarik, Masyarakat Indonesia cenderung mudah diarahkan untuk bersimpati pada orang atau kelompok yang tertindas. Sejak Soeharto, selain Habibie dan Gus Dur – yang relatif hanya memiliki masa kekuasaan pendek, semua calon presiden selalu dicitrakan sebagai seorang yang tertindas atau berasal dari kelompok yang ditindas.

Sebelum Jenderal Soeharto menggambil alih kekuasaan pada 1966, koran-koran milik TNI-AD telah membentuk opini publik bahwa jenderal-jenderal TNI-AD dan disiksa kelewat batas oleh Gerakan 30 September. Meski kebenaran berita itu akhirnya terbantahkan oleh hasil visum para korban, opini publik telah terbentuk. Ketika Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dan membantai sejuta anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh bertanggung jawab pada peristiwa itu, mayoritas publik pun mendukung.

Sekitar tiga dasawarsa kemudian, simpati juga mengalir pada seorang Megawati Soekarno Putri, anak mendiang presiden pertama Indonesia yang terpilih menjadi ketua partai paling gurem di Indonesia pada 1993. Ketakutan berlebihan dari penguasa Orde Baru pada saat itu membuat mereka berusaha menggulingkan Megawati dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Soerjadi kemudian direkayasa untuk naik ke tampuk ketua umum pada awal 1996 yang berakibat mengalirnya dukungan rakyat pada Megawati hingga terjadi peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Seteleh gerakan reformasi bergulir, partai di bawah Megawati pun memenangi pemilu demokratis pertama di Indonesia sejak 1955.

Di masa kepemimpinan Megawati, sosok tertindas hadir pada seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal yang menjabat sebagai Menko Polkam ini bersitegang dengan Megawati. Yudhoyono pun kemudian mencitrakan diri sebagai sosok pintar dan santun yang tidak dihargai oleh Megawati. Tak lama setelah mundur dari Kabinet Megawati, Yudhoyono membentuk Partai Demokrat, mencalonkan diri sebagai presiden dan terpilih pada Pemilu Presiden pertama yang dilakukan secara langsung. Citra tertindas sekali lagi menunjukkan kekuatannya untuk mempengaruhi opini publik di Indonesia.

Media memiliki peran yang sangat besar dalam agenda setting semacam ini. Sayangnya, saat ini media cenderung mengarahkan rakyat pemilih untuk mendukung seorang yang tertindas ketimbang membeberkan program-program serta kecenderungan politik dan ekonomi dari seorang calon presiden. Masyarakat pun kemudian terkaget-kaget ketika seorang tertindas yang santun tega menaikkan harga BBM dua kali dalam setahun agar tidak terlalu berselisih jauh dari harga minyak dunia.

Kekagetan-kekagetan semacam ini akan terus terulang jika media kembali melakukan agenda setting untuk membentuk opini publik yang seolah-olah logis. Misalnya saja, memberitakan seorang pakar ekonomi penganut pasar bebas dizalimi dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Ditambah dengan berita-berita kehebatan sang tokoh, misalnya dengan terpilihnya tokoh tersebut menjadi direktur badan keuangan internasional, terbentuklah opini ada seorang pintar yang tertindas dan layak menjadi presiden periode mendatang. Ini bisa sangat berbahaya, karena masyarakat cenderung menggunakan prioritas yang disusun oleh media sebagai prioritasnya.

Tentu saja agenda setting dilakukan oleh media untuk kepentingan tertentu. Jika semasa Orde Baru media melakukan propaganda atas perintah penguasa, saat ini media melakukan propaganda untuk kepentingan pemilik modalnya. Meski tidak bisa dihindari secara total, sebagai public sphere, media massa seharusnya dijaga dari berbagai kepentingan dan lebih mengedepankan kepentingan publik. Jika tidak, publik akan terus menerus tertipu oleh calon-calon presiden dan demokrasi yang masih sangat muda di republik ini tidak akan tumbuh sehat menjadi dewasa.

Dalam demokrasi yang sehat, tokoh yang tertindas maupun tidak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat publik. Semua ditentukan oleh pandangan politik dan ekonomi serta program-program kerja yang sesuai dengan konstituen pemilihnya. Biarkan calon pendukung pasar bebas dipilih oleh kelompok pendukung pasar bebas, dan calon berbasis ekonomi kerakyatan didukung oleh masyarakat yang mengidamkan sistem ekonomi semacam ini. Media seharusnya mengedepankan hal-hal semacam ini ketimbang mendukung agenda setting pencitraan.

Namun apabila media masih gemar melakukan agenda setting dengan memanfaatkan citra tertindas, perkenankan saya mengajukan Ariel dan Luna Maya sebagai capres-cawapres di 2014. Bukankah keduanya sudah sangat dizalimi oleh infotaintmen dan organisasi massa tertentu?

Catatan Penulis: Tulisan ini juga dimuat di situs SriMulyono.net

“Genjer-genjer“ merupakan lagu populer berbahasa Osing, bahasa lokal Banyuwangi, Jawa Timur. Lagu ini diciptakan seniman dari daerah tersebut, Muhammad Arief, pada 1940-an, terinspirasi kondisi Rakyat Indonesia semasa pendudukan Jepang (1942-1945). Karena kekurangan  bahan makanan, rakyat mulai mencari tanaman genjer yang saat itu tumbuh pesat sebagai gulma sawah untuk dijadikan bahan pangan.

Genjer-genjer nong kedo’an pating keleler

Ema’e thole teko-teko mbubuti genjer

Ema’e thole teko-teko mbubuti genjer

Oleh satenong mungkur sedot sing toleh-toleh

Genjer-genjer saiki wis digowo mulih

Genjer-genjer esuk-esuk didol neng pasar

Genjer-genjer esuk-esuk didol neng pasar

Dijejer-jejer diuntingi podo didasar

Dijejer-jejer diuntingi podo didasar

Ema’e Jebeng podo tuku gowo welasar

Genjer-genjer saiki wis arep diolah

Hanya karena sering dinyanyikan oleh anggota-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), lagu ini dilarang oleh rezim militer Orde Baru yang berkuasa di Indonesia pada periode 1966-1998.

Berikut link untuk mengunduh file mp3 lagu “Genjer-genjer” yang dinyanyikan oleh Bing Slamet dan Lilis Surjani:

Genjer-genjer versi Bing Slamet

Genjer-genjer versi Lilis Surjani

Berikut kicauan saya copy paste dari www.twitter.com/sigitwid

Menyambut datangnya Agustus, perkenankan sy membuat serial twit pelanggaran konstitusi yg dilakukan oleh rezim SBY dalam #SBYMelanggarUUD45

Pelanggaran ini bisa berarti tdk melaksanakan atau melakukan pembiaran shg tercipta kondisi yang melanggar konstitusi RI.

Perbedaan perlakuan hukum antara sipil dan militer melanggar Pasal 27 (1)

Mayoritas bangsa Indonesia tidak hidup dan memiliki pekerjaan yang layak, melanggar pasal 27 (2).

Masih diberlakukannya Tap MPRS XXV/1966 melanggar hak berserikat seperti dijamin Pasal 28.

Penggusuran yang semena-mena membuat rakyat sulit mempertahankan hidupnya merupakan pelanggaran pasal 28A.

Dipersulitnya pernikahan bagi pemeluk kepercayaan dan penganut agama yang berbeda melanggar Pasal 28B (1).

Biaya hidup dan pendidikan tak terjangkau, melanggar Pasal 28C (1) dan Pasal 31.

Komersialisasi pendidikan dan pembentukan BHPT melanggar seluruh semangat Pasal 31.

Belum terciptanya keadilan di tengah masyarakat, pelanggaran Pasal 28D (1).

Pola hubungan kerja yang merugikan buruh, melanggar Pasal 28D (2).

Masih dipersulitnya warga negara keturunan Tionghoa untuk memperoleh status WNI, pelanggaran Pasal 28D (4).

Ancaman dan tindak kekerasan pada kelompok agama minoritas melanggar Pasal 28E (1) dan semangat seluruh Pasal 29.

Rencana sensor internet melanggar pasal 28F.

Pembiaran pelanggaran privasi oleh kelompok tertentu dan pekerja infotainment, melanggar Pasal 28G (1).

Indonesia belum memiliki program jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Itu melanggar Pasal 28H (3).

Masih maraknya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran Pasal 28I (2).

Belum dihapusnya Komando Teritorial TNI, melanggar semangat pembagian kerja TNI-Polri pada Pasal 30.

Polisi tidak mampu melindungi warga negara dari kelompok preman, melanggar Pasal 30 (4).

Penggunaan bahasa asing secara berlebihan, tdk adanya perlindungan negara atas serbuan konten asing, melanggar Pasal 32.

Ekonomi neoliberal, mengumpankan rakyat ke pasar bebas, menghamba pada pemodal asing. pelanggaran berat Pasal 33!

Tdk ada perlindungan fakir miskin&anak terlantar, jaminan sos, fasilitas kesehatan dan umum yang layak. Melanggar Psl 34

Sementara sekian dulu tweeps, ocehan ttg pelanggaran UUD 1945 oleh rezim saat ini. Smg kawan2 bs menambahkan yg terlewat.

“Ya, halo.. Cepetan, lagi kuis”

“Pak, jawabannya boleh ngacak, ya?”
“Boleh. Yang nggak boleh kalau jawabannya salah”.

“Ada yang salah masuk kelas, tuh. Nanti kalau masuk, kita sorakin”.

“Sst diem, lagi konsentrasi nih”.
“Gue udah selesai. Loe mau nyontek?”

“Loe udah selesai?”
“Udah, dong”.
“Ya, yang sudah selesai boleh keluar”.
“Eh, bukan”.

“Pemrednya gila..”

“Jadi flashdisk-nya kena, jadi datanya ilang”.

“Yang tugas bikin web itu.”
“Kalau gue pakai HTML”.

“Ih, nyontek, iih..”
“Nanti gue ngaku”.